Jumat, 30 September 2016

Pangdam: Gaji TNI Kurang, Wajar Jadi Korbannya Dimas Kanjeng


GULA77 -  Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya,Mayor Jenderal TNI I Made Sukadana mengatakan bahwa wajar ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergiur dan jadi pengikut Taat Pribadi, pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng yang saat ini jadi masalah.

"Ketua yayasannya saja, Bu Marwah itu profesor, bisa ikut juga. Tentara apalagi, gaji kita kurang, kalau diiming-imingi seperti itu wajar tergiur," kata Pangdam saat cangkrukan bersama insan pers di rumah dinasnya di Raya Darmo Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat malam, 30 September 2016.

Sukadana tak mau menutupi bahwa memang ada anggota TNI aktif yang jadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng. Dia menerima laporan itu dari petugas intelijen di lapangan tentang potensi masalah di padepokan tersebut jauh waktu sebelum jadi heboh sekarang.

"Polisi juga ada yang jadi korban," katanya. Begitu tahu itu, lanjut Sukadana, dia langsung memerintahkan komandan kesatuan anggota yang ikut Dimas Kanjeng agar ditarik dan dilakukan pembinaan.

"Saya sudah lakukan upaya agar anggota tidak berada di situ, agar tidak menjadi penghalang Polri yang akan melakukan tindakan hukum,"  ujarnya. Jenderal lulusan Akademi Militer 1982 itu menegaskan bahwa anggota aktif yang jadi pengikut Dimas Kanjeng adalah korban penipuan, sama dengan korban-korban lainnya.

"Saya akui ada (anggota TNI aktif) di sana, bahkan ada berpangkat kolonel. Tapi mereka korban, tertipu juga sama dengan korban lain," kata Sukadana.

Soal mantan anggota TNI yang ikut jadi tersangka dugaan pembunuhan anak buah Dimas Kanjeng,
Pangdam menyerahkan sepenuhnya proses hukum mereka kepada Kepolisian. "Saya dengar ada mantan anggota TNI yang jadi tersangka, itu sudah ditangani Polri," ujarnya.(viva)


68 Papan Reklame di JPO di Jakarta Tidak Berizin
Dimas Kanjeng Bayar Eksekutor Rp 320 Juta
Cocok Sama Syahrini Karena Sesama Penyanyi

Rabu, 28 September 2016

Ribuan Sopir di Bali Demo ke Jalan Tolak Taksi Online


GULA77 - Ribuan sopir gabungan dari sopir taksi, maupun aliansi sopir pangkalan transportasi lokal se-Bali turun ke jalan. Mereka mendatangi Gedung DPRD Bali dan Kantor Gubernur Bali. Tujuannya tak lain menolak Uber Taksi, Grab Taksi dan GoCar di wilayah Bali. Massa yang berjumlah sekitar 2.500 orang itu berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Bali.

Begitu tiba di kantor orang nomor satu di Bali itu, mereka langsung duduk bersila. Massa yang seluruhnya mengenakan pakaian adat Bali itu secara tertib mendengarkan perwakilan mereka berorasi. Koordinator Aksi I Ketut Witra menuturkan, aksi kali ini melibatkan 124 perkumpulan taksi dan aliansi taksi se-Bali.

Aksi tersebut dilatarbelakangi berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang mulai berlaku 1 Oktober. Menurut Witra, hingga batas waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut tak ada satu pun angkutan berbasis online itu yang memenuhi persyaratan operasional. Di Bali sendiri, Witra melanjutkan, taksi online belum ada satu pun yang memiliki izin, namun fakta di lapangan sudah beroperasi.

"Kami hanya butuh sikap tegas pemerintah. Jangan sampai kami yang di bawah ini justru saling intip, yang tentunya diharapkan tidak ada tindakan anarkis yang terjadi," kata Witra, Rabu, 28 September 2016. Secara tegas Witra memberi deadline kepada pemerintah hingga 3 Oktober agar taksi online tersebut harus diblokir di Bali.

"Batas waktunya dalam aturan hingga 1 Oktober tapi tidak ada yang mengurus izin. Maka, kami mendesak hingga tanggal 3 Oktober, Grab Taksi, Uber Taksi, GoCar harus diusir dari Bali," tegas Witra. "Jika sampai ke luar izinnya, berarti ada oknum dari Organda yang membantu mengurus izinnya. Kita berjuang di sini sampai transport lokal bisa mencari nafkah dengan tenang," kata dia.

Sementara itu, Asisten II Pemprov Bali, I Ketut Wija yang datang menemui massa mengaku pihaknya sudah cukup tegas dengan menerbitkan surat Gubernur Bali pada 28 Februari 2016. Isi surat itu adalah menyetop seluruh aplikasi taksi berbasis online.

"Langkah hukumnya akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Yang jelas, kita mengacu pada ketentuan hukum. Semua harus sesuai aturan," ucapnya. Di tempat sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Ketut Artika menuturkan, pihaknya akan memegang teguh peraturan menteri yang mengatur taksi online sebagaimana disebut di atas.

Jika hingga batas waktu ditentukan tak memenuhi perizinan, maka dianggap ilegal. Ia mengaku institusinya sudah sering melakukan operasi gabungan terhadap taksi online tersebut. Beberapa bahkan sudah ditindak tegas. Ia mengaku akan melaporkan hal ini kepada kementerian di Jakarta.(viva)


Warga Bukit Duri Mampu Bayar Sewa Rusun
Rumah Produksi Ekstasi Digerebek BNN
Tak Mau Kalah, Madonna Unggah Foto Bugil 

Selasa, 27 September 2016

Risma Janji Upah Minimum Kota Surabaya 2017 Akan Dinaikkan


GULA77 - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjanjikan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya pada 2017. Alasannya, Risma merasakan kondisi perekonomian belakangan semakin sulit. Namun besaran kenaikan UMK masih belum bisa diketahui, karena menunggu laporan terkait, mengenai tingkat kebutuhan masyarakat serta kemampuan pengusaha.

Sebab, usulan UMK mesti dibahas terlebih dahulu antara buruh dan pengusaha. “Aku memang belum terima laporannya. Makanya, nanti coba aku cek dahulu ya,” kata Risma, di Surabaya, Selasa, 27 September 2016. Risma berharap kenaikan nanti tidak akan membebani pengusaha di Surabaya.

“Makanya, dalam memutuskan kenaikan itu, harus diperhatikan pula beberapa unsur yang ada di dalamnya,” ujar Risma. Risma berharap pembahasan terkait kenaikan UMK tidak akan memakan waktu yang lama. “Karena pembahasan terkait kenaikan UMK di Jawa Timur sedang berlangsung,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016, UMK tertinggi tahun ini adalah Kota Surabaya, dengan Rp3.045.000. Kemudian, Kabupaten Gresik Rp3.042.500, Sidoarjo Rp3.040.000, Pasuruan Rp3.037.500, serta Mojokerto Rp3.030.000.(viva)


Papan Reklame di JPO Akan Dihapus Bertahap
Mami Memiliki 19 Cewek Diamankan Polda Lampung
Mel Gibson Menanti Anak Kesembilan Dari Pacarnya

Minggu, 25 September 2016

Tidak Mau Takabur, Risma Tidak Menjamin Surabaya Bebas Banjir


GULA77 - Dalam beberapa hari terakhir, hujan turun di sejumlah daerah Jawa Timur. termasuk di ibu kota provinsi, Kota Surabaya. Hujan yang turun terus menerus tentu membuat Surabaya menghadapi potensi banjir. Menanggapi ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi.

Salah satunya, dengan menambah kapasitas pompa air yang ada di Surabaya terutama pada titik yang dianggap rawan banjir. "Kapasitasnya sudah kita tingkatkan menjadi dua kali lipat," kata Risma, di Surabaya, Minggu, 25 September 2016.

Selain itu, sejumlah saluran air juga diperbaiki, untuk menjamin mereka berfungsi dengan benar, tanpa sumbatan. Meski demikian, Risma bilang, dia tidak bisa menjamin Surabaya bebas dari banjir. Alasannya, tahun ini curah hujan di Surabaya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Hal ini terlihat dari alat pengukur curah hujan, di mana intensitasnya meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tepatnya mencapai 190 milimeter, sedangkan tahun lalu, hanya 90 milimeter. "Takutnya seperti tahun lalu. Saya sudah jamin, tapi ternyata masih banjir. Makanya saya juga takut takabur nanti," ujar Risma.(viva)


Amacio Ortega Kalahkan Bill Gates Sebagai Orang Terkaya 
Remaja Putri 16 Tahun Diculik, Minta Tebusan Rp100 Juta
Rumah Leonardo DiCaprio di Malibu Dijual Rp 221 Miliar

Jumat, 23 September 2016

Baru Dua Bulan, Krishna Murti Dicopot dari Wakapolda Lampung


GULA77 - Di tengah isu miring yang menerpanya, Wakapolda Lampung, Kombes Krishna Murti dimutasi menjadi Kabagkembangtas Romisinter Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Mutasi Krishna tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST/2325/IX/2016 tertanggal 23 September 2016 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Syafruddin.

Pergantian Krishna Murti ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, Krishna belum genap dua bulan menjabat sebagai Wakapolda Lampung. Uniknya, yang akan menggantikan Krishna adalah Kombes Bonafius Tampoi, anggota yang sebelumnya digantikan Khrisna sebagai Wakapolda Lampung.

Penarikan Krishna Murti ini pun kemudian ada yang menduga terkait dengan isu penganiayaan perempuan dan video ‘papa’ yang sedang ditangani Propam Polri. Ketika ditanya apakah mutasi Krishna itu terkait dengan isu penganiayaan yang belakangan mencuat,

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Agus Rianto, pun membenarkannya. "Salah satunya itu. Sebenarnya ada beberapa puluh orang yang dimutasi termasuk Pak Krishna. Dia digeser menjadi salah satu Kepala Bagian di Hubinter Polri," kata Agus, Jumat (23/9).

Seperti diketahui, isu penganiayaan yang menerpa Krishna ini berawal dari cuplikan layar (screenshot) sebuah pemberitaan media yang menyebut mantan pejabat Polda Metro Jaya diduga melakukan penganiayaan.

Bersama gambar tersebut, turut beredar dua foto. Salah satu foto menunjukkan seorang perempuan yang luka-luka. Sementara foto lainnya menunjukkan seorang perempuan sedang bersama Krishna, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.(jitunews)


Ojek Online Parkir Sembarangan di Pasar Minggu 
ABG Mabuk Miras Diamankan Satpol PP di Padang
KDRT Dibalik Penyebab Utama Gugatan Cerai Jolie



Rabu, 21 September 2016

Kepala Rutan Soppeng Bawa 17 Napi Mandi Air Panas dan Karaoke


GULA77 - Kepala rumah tahanan (Rutan) Soppeng Irfan yang kepergok jajaran Polres Soppeng karaoke di salah satu hotel di lokasi Pemandian Air Panas Lejja bersama 17 napi penghuni Rutan Soppeng bakal ditindak. Karena membawa 17 napi keluar rumah tahanan pada malam hari adalah suatu pelanggaran.

"Ya itu tentunya merupakan suatu pelanggaran standar operating prosedur (SOP) yang bersangkutan dan bakal diberikan sanksi," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Jauhar Fardin.

Namun Jauhar tak merinci sanksi yang akan diberikan terhadap Kepala Rutan Soppeng Irpan yang notabene anak buahnya. "Ya besok saja kita lihat sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan," timpal Jauhar.

Jauhar juga menyatakan apa yang dilakukan Irfan dengan mengajak 17 napi ke pemandian air panas adalah upaya untuk menyembuhkan penyakit kulit yang diderita belasan tahanan tersebut. Namun dia menampik jika Irfan dan belasan napi Rutan Soppeng terlibat pesta miras.

"Kalau yang dikatakan pesta miras itu tidak betul," kata Jauhar. Sebelumnya Irfan kepergok jajaran Polres Soppeng karaoke di salah satu hotel di lokasi Pemandian Air Panas Lejja bersama 17 napi penghuni Rutan Soppeng.(Sindo)


Taksi Online Tak Punya KIR, Akan Dikandangkan
Kapolresta Medan Siap Mengamankan Masyarakat 
Marion Cotillard Diduga Orang Ketiga 




Senin, 19 September 2016

Jumlah Pengangguran di Jawa Barat Kian Meningkat


GULA77 - Jumlah pengangguran di Jawa Barat tercatat sampai Agustus 2016 mencapai 1,89 juta. Angka tersebut naik dibanding jumlah pengangguran tahun sebelumnya sebanyak 1,79 juta. Banyak faktor yang menyebabkan masih tingginya jumlah pengangguran.

Di antaranya membludaknya pencari kerja per tahunnya, rata-rata mencapai 350 ribu sampai 400 ribu orang. Banyaknya pencari kerja tidak sebanding dengan serapan atau lowongan pekerjaan. Diperkirakan jumlah pencari kerja yang terserap dalam dunia kerja per tahunnya hanya sekitar 60 persen.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Ferry Sofwan Arif jumlah pengangguran naik terutama di sejumlah kota besar yang ada di Jabar, seperti di wilayah Bandung Raya, Sukabumi, dan Bogor. Kondisi ini dampak banyaknya warga yang datang ke wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan.

“Pemprov kini berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan bursa kerja atau (job fair) di daerah. Kami juga memberikan pelatihan kepada lulusan SMK melalui balai latihan kerja (BLK) agar mempunyai keahlian yang dibutuhkan dunia kerja,” ungkap Ferry belum lama ini dalam sebuah kegiatan di Sukabumi.

Sementara, jumlah pengangguran di Kota Sukabumi mencapai sekitar 30 ribu orang atau 11 persen dari jumlah penduduk. Pemkot menargetkan penyerapan tenga kerja sebanyak 25 ribu per lima tahun atau 5.000 orang per tahun.(poskota)

PKL Menunggak Retribusi Hingga Rp 300 Juta
Tangkap Narkoba, Mobil Polisi Dirusak Massa
Nabila Putri : Aa Gatot Personalnya Baik




Sabtu, 17 September 2016

Astagfirullah! Ketua Ormas Anti Narkoba Malah Jadi Pengedar


GULA77 - Satuan Reserse Narkoba Polresta Dumai, Riau berhasil mengungkap jaringan narkoba yang melibatkan narapidana (napi). Ada empat orang yang berhasil diringkus. Sebanyak dua dari empat orang tersebut berstatus narapidana Rutan Kelas II B Kota Dumai, Wira Eko Irawan Bin Ridwan (35) dan Komari alias Kokom Bin Poniman yang berstatus tahanan di Rutan Dumai.

"Kita juga menangkap Sufriadi Bin Jumani (36). Dia merupakan Ketua Ormas Gentara (Gema Nusantara Anti Narkoba), Dumai," tegas Kapolresta Pekanbaru AKBP DH Ginting Sabtu (17/9/2016). Selain itu, petugas juga membekuk komplotan mereka yakni Zulherman alias Herman Lego, warga Kecamatan Dumai Kota. Lego merupakan tahanan Polresta Dumai dalam kasus narkoba.

Penangkapan jaringan narkoba itu berawal saat polisi mendapatkan laporan warga yang menyebu Sufriadi sebagai pengedar narkoba. Polisi lantas melakukan pengerebekan di rumah tersangka. "Tersangka ditangkap di rumahnya. Dari dalam tas sandang milik tersangka diamankan barang bukti paket besar sabu," tutur Kapolresta.

Dari pengakuan Ketua Ormas Gentara, barang haram itu didapat dari dua orang napi di Rutan Dumai. Polisi kemudian menciduk Wira dan Komari. "Keterangan dari dua napi, barang itu dibeli mereka dari Herman Lego tahanan polres. Saat ini keempat tersangka sedang diproses,"tutup Kapolresta.(okezone)

Krishna Murti Membantah Tuduhan Penganiayaan
Calvin Haris Berkencan dengan Jennifer Lopez
Emas Pertama Jawa Barat Melalui Raina Saumi 


Selasa, 13 September 2016

WNI Calon Haji Melalui Filipina Tak Akan di Hukum


GULA77 - Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina tengah membahas pemulangan ratusan jemaah calon haji (Calhaj) asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci lewat Filipina. Sebab, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) itu dinilai hanya korban penipuan biro travel perjalanan ibadah haji.

"Ya tunggu aja negosiasinya. Presiden Duterte kemari kan sudah dibicarakan itu, ditunggu saja negosiasinya bagaimana," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2016. Wiranto juga menjamin, para jemaah tersebut tak akan mendapat sanksi dari pemerintah Indonesia.

Karena itu, dirinya meminta agar pihak keluarga tidak usah khawatir. "Saya pikir tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka itu akan dapat sanksi hukum. Karena mereka menjadi korban dari proses yang tidak benar," ujarnya.

Menurut Wiranto, alasannya adalah karena para jemaah haji tersebut adalah korban dari upaya manipulasi keberangkatan haji dari pelaku yang menyiasati sisa kuota negara lain. "Kami berpendapat bahwa mereka memang itu korban dari suatu upaya untuk memanipulasi keberangkatan haji hanya berorientasi pada kuota," tutur Wiranto.(viva)

Bayar Angsuran Motor, PRT Curi Perhiasan Majikan
JLo Jomblo, Ben Affleck Mengiriminya SMS
Fancy Bear Mengungkap Skandal Doping Atlet AS 



Sabtu, 10 September 2016

Idul Adha, Pemko Medan Minta Tempat Hiburan Tutup 2 Hari


GULA77 - Dalam rangka menghormati Hari Raya Idul Adha 1437 H, Walikota Medan Dzulmi Eldin mengimbau kepada seluruh tempat usaha hiburan untuk menghentikan sementara operasionalnya selama dua hari, sejak Minggu (11/9) dan Senin (12/9). Bagi pengusaha, pimpinan maupun penangungjawab  tempat usaha yang tidak mengindahkannya, maka akan diberikan sanksi administratif yang berlaku.

Himbauan ini disampaikan Walikota melalui Surat Edaran No.50/5838 tanggal 2 Juni 2016.
Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan, jenis tempat usaha yang diminta  untuk menghentikan operasinya selama dua hari itu yakni jenis usaha hiburan malam seperti diskotek, klab malam, pub/live music, karaoke, panti pijat, oukup, spa dan bar. Kemudian jenis usaha rumah billiard dan usaha arena permainan ketangkasan, kecuali permainan untuk anak-anak dan keluarga.

“Untuk jenis usaha hiburan malam, rumah billiard dan arena permainan ketangkasan diminta tidak melakukan kegiatan usaha tanggal 11 September 2016 dari pukul 14.00 WIB sampai tanggal 12 September 2016 pukul 18.00 WIB, guna menghormati Hari Raya Idul Adha 1437 H,” kata Walikota diwakili Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Hasan Basri di Balai Kota Medan, Jumat (9/9/2016).

Penutupan sementara penyelenggara kegiatan hiburan ini, jelas Hasan, dapat dikecualikan pada kegiatan usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel bintang 3, 4 dan 5 dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari Kadis Kebudayaan dan pariwisata Kota Medan. “Untuk itu saya minta kepada saudara pimpinan maupun penanggung jawab agar melaksanakan isi Surat Edaran Wali kota ini.

Apabila saudara tak mengindahkannya, maka kami akan memberikan sanksi administratif yang berlaku!” tegas Hasan. Atas dasar itulah, kata Hasan, pihaknya akan menurunkan Tim pengawasan dan penertiban Usaha Hiburan dan Rekreasi di Kota Medan untuk melakukan pengawasan.  “Tim ini akan turun untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tempat usaha hiburan maupun rekreasi di Kota Medan,” jelasnya.(edisimedan)

Hanya China Yang Mampu Hentikan Korea utara
Warkop DKI Dibajak, Falcon Pictures Rugi Miliaran
Jengkel, Rossi Acungkan Jari Tengah ke Espargaro 





Rabu, 07 September 2016

Ratusan Massa Aktivis Tolak Reklamasi Teluk Benoa Kepung Polda Bali


GULA77 -  Ratusan massa dari Banjar Peken, Desa Adat Sumerta, mendatangi Polda Bali. Mereka mau meminta klarifikasi mengenai alasan polisi menangkap rekan mereka I Gusti Putu Dharma Wijaya. Mereka pun mengepung Mapolda Bali di Jalan WR Supratman. Akibatnya, akses jalan raya di depan Mapolda Bali ditutup sehingga arus lalu lintas tak bisa lewat.

Kepala Dusun Banjar Peken, I Wayan Murdika, menuturkan kehadiran mereka adalah untuk menanyakan nasib rekan mereka yang ditangkap Polda Bali. "Rekan kami itu ditangkap tiba-tiba. Ini seperti penculikan karena tidak ada pemberitahuan. Ditangkap di tempatnya bekerja," kata Murdika.

Dia menyayangkan penangkapan ini dilakukan di tengah Hari Raya Galungan. Menurut informasi yang dia terima, Putu Dharma ditangkap berkaitan dengan aksi penurunan bendera Merah Putih di Gedung DPRD Bali saat unjuk rasa tolak reklamasi di Teluk Benoa pada 25 Agustus 2016 lalu.

"Ya, dia (I Gusti Putu Dharma Wijaya) ikut menurunkan bendera Merah Putih saat demo itu," sebutnya. Hingga kini, mereka masih menunggu kejelasan nasib rekan mereka yang ditangkap sekitar pukul 21.00 WITA itu. Selain memblokade jalan, polisi juga menjaga ketat ratusan warga tersebut. Hingga tengah malam, warga masih bertahan di depan Mapolda Bali.(viva)

DJ Wanita Positif Narkoba Diamankan Polisi
Dianjurkan Istirahat, Beyonce Tunda Tur Dunia
Jeremy Lin Point Guard Andalan Brooklyn Nets 


Selasa, 06 September 2016

Daerah Kumuh Disulap Jadi Kampung Tiga Dimensi


GULA77 - Warga Malang, Jawa Timur terus berinovasi dalam menata kampunya menjadi destinasi wisata. Setelah kampung warna-warni yang mampu menyedot pengunjung, kini  di Kota Malang juga muncul kampung Tiga Dimensi atau yang lebih dikenal Tridi. Kampung Tiga Dimensi tersebut terletak di Temenggungan, Ledok, Ksatrian, Kota Malang.

Kampung Tridi ini mampu menghilangkan kesan kumuh yang tidak hanya memperindah tapi juga menjadi surganya para pecinta selfie. Dimana keindahan gambar-gambar tiga dimensi yang menggunakan media dinding-dinding kampung dan rumah ini setiap harinya mampu menyedot wisatawan yang datang dari luar Kota Malang.

"Saya lihat di media sosial terus penasaran pingin ke sini. Dan ternyata memang indah ya, luar biasa," ujar Lesti, wisatawan yang datang dari luar kota. Proses menyulap kampung kumuh dan padat yang terletak di bawah jalur kereta api dan di bantaran Sungai Brantas ini tidaklah mudah.

Proses menyulap kampung kumuh dan padat yang terletak di bawah jalur kereta api dan di bantaran Sungai Brantas ini tidaklah mudah. "Dampak positifnya mulai terasa, kini kampung kita tidak lagi kumuh dan orang mengenalnya dengan sebutan kampung Tridi," ujar Nur, ketua pemuda setempat.(sindo)

Polisi Gerebek Pabrik Narkoba Seorang Narapidana
Daniel Craig Ditawari Untuk Kembali Jadi James Bond
Pembukaan dan Penutupan PON Habiskan Rp90 Miliar




Minggu, 04 September 2016

Pizza Hut Membantah Pakai Bahan Kedaluwarsa


GULA77 - Presiden Direktur PT Sarimelati Kencana atau Pizza Hut, Stephen McCartney, membantah bahwa pihaknya menggunakan bahan kedaluwarsa ke dalam makanan yang disajikan. Hal itu disampaikan Stephen menanggapi pemberitaan Majalah Tempo yang kemudian ramai diperbincangan masyarakat di media sosial. "Kami tidak pernah memperpanjang masa simpan bahan makanan, saya menegaskan," kata Stephen saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2016).

Stephen mengatakan, mencari keuntungan sudah pasti dilakukan oleh perusahaan. Namun, lanjut dia, pihaknya tidak berkompromi dengan keuntungan jika sudah menyinggung keamanan makanan. "Mendapatkan untung tentu saja kami lakukan, karena kami adalah perusahaan. Tapi kami tidak pernah mengambil untung dengan berkompromi soal keamanan makanan" kata dia. Ia kembali menegaskan, pihaknya selalu memperhatikan secara serius dalam menyajikan makanan kepada para pelanggan.

Karena itu, penggunaan bahan makanan yang kedaluwarsa tidak diperbolehkan di perusahaannya. "Kami tidak pernah memperbolehkan makanan kedaluwarsa. Keamanan kami perhatikan dengan serius, kami tidak menyajikan makanan kedaluwarsa," tutur dia. Sementara itu, Presiden Direktur PT Sriboga Raturaya, Alwin Arifin, mengakui bahwa Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

Hal itu disampaikan Alwi menanggapi pernyataan bahwa dirinya telah dilarang pihak kepolisian untuk memberikan keterangan kepada media. Menurut Alwi, polisi tidak melarang dirinya memberikan keterangan. Namun, ia merasa keberatan memberikan pernyataan saat ini lantaran polisi tengah melakukan penyelidikan. "Saya juga sedikit mengoreksi apa yang disampaikan majalah tersebut bahwa saya dilarang polisi untuk menyampaikan interview, bukan itu.

Maksud saya adalah saya tidak bisa ketemu wartawan apabila kasus sedang ditangani oleh polisi, saat itu," kata Alwi. "Saat ini juga, jadi saya keberatan diwawancarai oleh wartawan karena sedang diselidiki oleh polisi. Bukan berarti polisi yang melarang, ya," tambah Alwi. Seperti dikutip Tempo.co, restoran waralaba Pizza Hut, Pizza Hut Delivery (PHD), dan Marugame Udon diduga pernah menggunakan bahan pangan kedaluwarsa.

Dalam dokumen yang diperoleh Tempo dan BBC Indonesia, tertulis puluhan paket bahan makanan yang dipakai ketiganya. Paket itu terbagi ke dalam belasan jenis bahan. Salah satu bahan itu adalah bonito powder atau tepung bonito yang digunakan untuk perasa ikan. Ada 12 paket tepung bonito yang masa simpannya ditambah melewati tanggal kedaluwarsa.(kompas)

Mahasiswi UMA Dirampok dan Diperkosa, Lalu Dibuang
Sylvester Stallone 'Rambo' Dikabarkan Meninggal
Juarai MotoGP Inggris, Vinales Cetak Sejarah 





Jumat, 02 September 2016

Warga Jombang Antre Sejak Dini Hari Demi E-KTP


GULA77 - Warga Jombang, Jawa Timur yang ingin memiliki KTP elektronik atau E-KTP harus berjuang keras. Selain harus saling dorong dan berdesak-desakan, warga juga sudah harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak pukul 02.00, lalu antre di depan pintu kantor yang masih tutup. Hal itu terlihat Sabtu (3/9/2016) ini.

Warga sudah datang ke kantor tersebut sejak dini hari. Sebab, jika datang subuh atau pukul 07.00, antrean sudah sangat panjang dan khawatir tidak terlayani. Apalagi, Kantor Dinas Catatan Sipil membatasi layanan mengurus E-KTP maksimal 250 orang per hari. Titin, salah seorang warga, behkan mengajak serta anaknya yang masih balita untuk menginap di Kantor Catatan Sipil.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian memilih warga yang membawa anak balita untuk masuk dan didahulukan. Terhadap ratusan warga yang mengantre di luar, petugas menertibkan dan menghitung mereka sebanyak 250 orang. Sisanya langsung disuruh pulang dan antre lagi besok agar tidak terjadi kericuhan.

Terkait membeludaknya pemohon E-KTP, petugas menduga hal ini disebabkan beredar isu yang menyebutkan batas akhir perekaman E-KTP maksimal 30 September 2016. Padahal, isu tersebut tidak benar. Layanan perekaman E-KTP akan terus dilakukan tanpa batasan waktu. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang Gatot mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak panik.(sindo)

Penyuling Gas Raup Untung Rp4,5 Miliar
Elma Theana 9 tahun di padepokan Brajamusti
Rossi Jajal Swing Arm Baru di Silverstone